hukum islam sesudah kemerdekaan

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar belakang

Islam adalah ajaran yang menyeluruh dan terperlu, ia mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan-urusan keduniaan maupun yang menyangkut hal-hal keakhiratan. Pendidikan hal yang tidak terpisahkan dari ajaran islam, ia merupakan bagian terpadu dari ajaran Islam.

Sejarah pendidikan islam telah menunjukkan kepada kita bahwa sejak perkembangan Islam, pendidikan mendapat prioritas utama masyarakat muslim Indonesia.  Di samping besarnya arti pendidikan, kepentingan Islamisasi mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran Islam kendati masih dalam sistem yang sederhana, di mana pengajaran diberikan dengan sistem halaqah yang dilakukan di tempat ibadah semacam mesjid, mushallah bahkan juga di rumah ulama.  Di samping itu pendidikan mengalami perubahan dan perkembangan sehingga orang biasa mengatakan bahwa pendidikan sekarang merupakan perkembangan pendidikan masa lalu.

Perkembangan pendidikan memotivasi dan mendorong para cendekiawan muslim (ulama) untuk membentuk lembaga organisasi keagamaan demi menyelamatkan umat dari ketertindasan dan kebodohan serta mengantar umat islam ke arah yang lebih layak dengan tatanan  nilai-nilai hukum Islam.

B.     Rumusan  masalah

1.      Bagaimanakah perkembangan hukum islam di indonesia setelah kemerdekaan.

2.      Bagaimanakah perkembangan hukum islam di negara sekitar indonesia.

C.     Tujuan masalah

1.      Untuk mengetahui  perkembangan hukum islam di indonesia setelah kemerdekaan.

2.      Untuk mengetahui perkembangan hukum islam di negara sekitar indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

Agama Islam di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan pesat. Hal itu terbukti sekitar 88 % (1985) penduduk menganut agama Islam, kemudian tempat-tempat ibadah banyak dibangun disetiap kota-kota, desa dan lain sebagainya. Tempat-tempat pengajian, tempat-tempat TPA atau Taman Pendidikan Al-qur’an hampir di setiap kampung ada. Disamping itu, pada hari raya Idul Fitri, hari raya Qurban kita dapat menyaksikan orang Islam berduyun-duyun ke lapangan untuk shalat. Juga dalam pembagian zakat fitrah, penyembelihan hewan kurban dan pelaksanaan ibadah haji, yang tiap tahun calon jamaah haji Indonesia selalu bertambah dan untuk tahun 1995 calon haji (yang mendaftar) samapai 240.000 orang sehingga melebihi kuota.

Maraknya jilbab di sekolah-sekolah dan kampus-kampus perguruan tinggi, maraknya gerakan dakwah kampus, lahirnya organisasi remaja masjid, pesantren-pesantren kilat pada masa liburan sekolah, lahirnya ICMI, Bank Muamalat, Asuransi Islam dan sebagainya. Semua itu, menunjukan bahwa agama Islam dapat berkembang baik di Indonesia.

A.    Pembentukan dan penyebarluasan KHI (Kompliasi Hukum Islam)

Munculnya organisasi Islam pertama kali di Indonesia adalah sebagai upaya untuk melaksanakan ajaran Islam dan mencerdaskan bangsa.  Salah satu program yang dijalankan oleh setiap organisasi Islam yaitu pada bidang pendidikan.  Beberapa organisasi Islam di masa penjajahan yaitu :

1.      Jamiatul Khair

Al-Jamiatul Khairiyah yang lebih dikenal dengan Jamiatul Khair didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905 yang beranggotakan mayoritas kalangan Arab. Program utamanya adalah pendirian dan pembinaan sekolah tingkat dasar serta pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan pendidikan namun program ini memiliki hambatan karena kekurangan dan kemunduran kekhalifahan.

Tampilnya Jamiatul Khair sebagai organisasi kegamaan berorintasi pada pembaharuan pendidikan Islam terasa sangat penting karena organisasi ini merupakan organisasi modern dalam masyarakat Islam.  Kemoderenan organisasi ini terlihat dalam anggaran dasar mata pelajaran yang diajarkan bersifat umum, keseluruhan kegiatannya didasarkan pada sistem Barat.

2.      Al Irsyad

Al-Irsyad adalah pecahan dari Jamiatul Khair. Al Irsyad mempunyai tujuan utama yaitu pertama merubah tradisi dan kebiasaan orang-orang Arab tentang kitab suci, bahasa Arab, bahasa Belanda dan bahasa lainnya. Kedua membangun dan memelihara gedung-gedung pertemuan sekolah dan unit percetakan.

Salah satu perubahan yang dilakukan Al Irsyad adalah pembaharuan di bidang pendidikan.  Pada tahun 1913 didirikan sebuah perguruan modern di Jakarta dengan sistem kelas materi pelajaran yang diberikan adalah pelajaran umum di samping pelajaran agama.  Sekolah Al-Irsyad mempunyai cabang dan semuanya berada di tingkat dasar.

3.      Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 10 November 1912 bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 H oleh K.H. Ahmad Dahlan.  Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan kemasyarakatan.  Tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah untuk membebaskan umat Islam dari kebekuan dalam segala bidang kehidupan dan praktek agama yang menyimpang dari kemurnian ajaran Islam.

Sebagai organisasi dakwah dan pendidikan, Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat dasar samapai perguruan tinggi.  Muhammadiyah memulai pendirian sekolah dasar pada tahun 1915 di mana pada sekolah tersebut diajarkan pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Pada tahun 1929, Muhammadiyah telah menerbitkan 700.000 buah buku dan brosur.  Pada tahun 1938 telah memiliki 31 perpustakaan umum dan 1774 sekolah.

Muhammadiyah saat ini sebagai organisasi keagamaan yang bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan mengalami kemajuan pesat hampir di setiap daerah berdiri lembaga pendidikan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi.  Di samping itu, Muhammadiyah mendirikan masjid dan rumah sakit untuk masyarakat.

4.      Persatuan Islam (PERSIS)

Persatuan Islam (PERSIS) didirikan secara resmi pada tanggal 12 September 1923 di BAndung oleh sekelompok orang Islam yang berminat dalam studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Zamzam dan Muhammad Yunus.  Berbeda dengan organisasi lain yang berdiri pada awal abad ke-20, PERSIS mempunyai ciri khas tersendiri di mana organisasi ini di samping pendidikan juga dititikberatkan pada pembentukan faham keislaman.

Perhatian PERSIS terutama dalam menyebarkan cita-cita dan pikirannya, ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan bersama tokoh-tokoh PERSIS, melakukan khotbah-khotbah, membentuk kelompok studi, mendirikan sekolah-sekolah, menerbitkan dan menyebarkan majalah dan kitab.

5.      Nahdatul Ulama (NU)

Nahadatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya pada tanggal 13 Januari 1926 yang dipelopori oleh K.H. Hasyim Asy’ari dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah, sebagai perluasan dari komite hijaz yang dibangun untuk dua maksud yaitu pertama untuk mengimbangi komite khilafah yang secara berangsur-angsur  jatuh ke tangan golongan pembaharu. Kedua, untuk berseru kepada Ibnu Sa’ad penguasa baru di tanah Arab agar kebiasaan beragama secara tradisi dapat diteruskan.

Pada awalnya, organisasi ini tidak mempunyai rencana yang jelas kecuali yang bersangkutan dengan masalah pergantian kekuasaan di Hijaz. Tahun 1927 baru tujuan organisasi dirumuskan, di mana organisasi ini memperkuat dan memformulasikan salah satu Madzhab (empat madzhab) untuk melakukan kegiatan yang umumnya berdasarkan ajaran Islam. Kegiatan ini meliputi usaha untuk memperkuat persatuan di kalangan ulama yang berpegang teguh pada Madzhab, pengawasan terhadap pemakaian kitab-kitab di pesantren serta penyebaran agama Islam.

Nahdatul Ulama memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan, khususnya pendidikan tradisional yang harus dipertahankan keberadaannya.  Pada awal berdirinya, NU tidak membicarakan secara tegas tentang pembaharuan pendidikan namun demikian NU juga pada dasarnya dalam pembaharuan pendidikan.

B.     Sekilas tentang hukum islam di negara-negara ASEAN

Bukan hanya indonesia yang menjadi bahagian dari negara yang muslim, negara-negara di asia tenggara yang terkenal dengan nama negara ASEAN juga memilki sejarah tersendiri dengan keislaman, diantaranya:

1.      Agama Islam di Singapura

Perkembangan Islam di singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura ± 15 % dari jumlah penduduk, yaitu ± 476.000 orang Islam. Sebagai temapt pusat kegiatan Islam ada ± 80 masjid yang ada di sana. Pada tanggal 1 Juli 1968, dibentuklah MUIS (Majelis Ulama Islam Singapura) yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan dan kebudayaan Islam.

2.      Agama Islam di Thailand

Agama Islam masuk ke Thailand dengan melalui Kerajaan Pasai (Aceh). Ketika Kerajaan Pasai ditaklukan Thailand, raja Zainal Abidin dan orang-orang Islam banyak yang ditawan. Setelah mereka membayar tebusan mereka dikeluarkan dari tawanan, dan para tawanan tersebut ada yang pulang dan ada juga yang menetapa di Thailand, sehingga mereka menyebarkan agama Islam.

Ketika raja Thailand menekan Sultan Muzaffar Syah (1424-1444) dari Malak agar tetap tuduk kepada Thailand dengan membayar upeti sebanyak 40 tahil emas per tahun ditolaknya, kemudian Raja Pra Chan Wadi menyerang Malaka, tetapi penyerangan tersebut gagal. Pada masa pemerintahan Sultan Mansyur Syah (1444-1477) tentara Thailand di Pahang dapat dibersihkan. Wakil Raja Thailand yang bernama Dewa Sure dapat ditahan, tetapi beliau diperlakukan dengan baik. Bahkan, puterinya diambil istri oleh Mansyur Syah untuk menghilangkan permusuhan antara Thailand dengan Malaka. Pada akhir-akhir ini, muslim Pattani cukup lama mendapat tekanan dan penindasan dari rezim Bangkok yang memeluk Budha.

3.      Agama Islam di Filipina

Berdasarkan catatan Kapten Tomas Forst tahun 1775 M, ada orang Arab yang mula-mula masuk pulau Mindanau (Filiphina) adalah Mubalig yang bernama Kebungsuan pada abad ke-15 M. Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di pulau sulu ialah Sayid Abdul Aziz (Sidi Abdul Aziz) dari Jeddah. Ulama ini juga mengislamkan raja Malaka pertama yang semula beragama Hindu, yakni Permaisura diganti dengan Muhammad Syah. Kemudian yang disusun dengan mubalig Abu Bakar yang menyebarkan Islam ke Pulau Sulu, Pulau Luzon dan sebagainya.

Muslim di Filipina adalah minoritas dan nasib mereka sekarang sangat memprihatinkan. Seperti nasib muslim di Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, di situ umat Islam mendapat gangguan, tekanan bahkan pembasmian dari pihak-pihak yang memusuhinya. Hingga kini muslim Moro terus berjuang untuk memperoleh otonomi karena mereka selalu ditindas dan diperlakukan sebagai warga kelas dua oleh pemerintah Manila. Oleh karena itu, muslim Moro terus berjuang mempertahankan diri, agama dan identitas sebagai muslim.

6.      Agama Islam di Malaysia (Malaka)

Sekitar abad ke-14 agama Islam masuk ke Malaysia dibawa oleh pedagang dari Arab, Persia, Gujarat dan Malabar. Disamping itu, ada seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah yang mengislamkan pejabat pemerintah Malaka dan kemudian terbentuklah kerjaan Islam di Malaka dengan rajanya yang pertama Sultan Permaisura. Setelah beliau wafat diganti oleh Sultan Iskandar Syah dan penyiaran Islam bertambah maju, pada masa Sultan Mansyur Syah (1414-1477 M). Sultan suka menyambung tali persahabatan dengan kerajaan lain seperti Syam, Majapahit, dan Tiongkok.

Kejayaan Malaka dapat dibina lagi sedikit demi sedikit oleh Sultan Aludin Syah I, sebagai pengganti Muhammad Syah. Kemudian pusat pemerintahannya dari Kampar ke Johor (Semenanjung Malaka). Sultan Alaudin Syah I dikenal sebagai Sultan Johor yang pertama dan negeri Johor makin nertambah ramai dengan datangnya para pedagang dan pendatang. Sampai sekarang perkembangan agama Islam di Malaysia makin bertambah maju dan pesat, dengan bukti banyaknya masjid-masjid yang dibangun, juga terlihat dalam penyelenggaraan jamaah haji yang begitu baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkemabangan Islam di Malaysia, tidak ada hambatan. Bahkan, ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam merupakan agama resmi negara. Di kelantan, hukum hudud (pidana Islam) telah diberlakukan sejak 1992. kelantan adalah negara bagian yang dikuasai partai oposisi, yakni Partai Al-Islam se-Malaysia (PAS) yang berideologi Islam. Dalam pemilu 1990 mengalahkan UMNO dan PAS dipimpin oleh Nik Mat Nik Abdul Azis yang menjabat sebagai Menteri Besar Kelantan.

7.      Agama Islam di Brunei Darussalam

Agama Islam di Brunei dapat berkembang dengan baik tanpa ada hambatan-hambatan. Bahkan, agama Islam di Brunei merupakan agama resmi negara. Untuk pengembangan agama Islam lebih lanjut telah didatangkan ulama-ulama dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. Masjid-masjid banyak didirikan. Umat Islam di Brunei menikmati kehidupan yang benar-benar sejahtrera sesuai dengan namanya Darussalam (negeri yang damai).

Pendapatan perkapita negara ini termasuk tertinggi di dunia. Pendidikan dan perawatan kesehatan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah. Negara Brunei Darussalam merupakan negara termuda di Asia Tenggara (merdeka tahun 1984 dari Inggris). Penduduk Brunei Darussalam mayoritas beragama Islam

C.    Perbandingan perundang-undangan di negara-negara islam

Apa yang dimaksudkan reformasi undang-undang di negara-negara Islam selepas mencapai kemerdekaan ialah negara-negara Islam itu cuba menyelaraskan dan mengemaskinikan undang-undang yang sedia ada dengan tidak mengubah struktur undang-undang yang diamalkan di zaman penjajah. Undang-undang yang dirubah itu adalah senada berazaskan satu mazhab tertentu sahaja atau mengambil pandangan madhhab tertentu dan mengambil juga pendapat mazhab-mazhab yang lain yang muktabar. Negara-negara yang terlibat dengan reformasi yang dimaksudkan di antaranya ialah Mesir, Jordan, Syria, Algeria, Iraq, Iran dan Pakistan. Di tenggara Asia pula seperti Malaysia, Brunei dan Indonesia. Reformasi ini berlaku juga di beberapa Negara di Utara Afrika seperti Tunisia dan Marocco. Reformasi yang berlaku ini melibatkan sebahagian besarnya undang-undang diri dan keluarga seperti undang-undang perkahwinan, pusaka, wasiat dan wakaf, serta undang-undang yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan akhlak Islam dan keagamaan. Dalam bidang sipil, jinayah dan prosedur juga ada dibuat reformasi.

Reformasi undang-undang subtantif ini adalah melibatkan penyesuaian terhadap pemikiran mazhab yang sesuai dipakai dalam sesebuah negara berkaitan undang-undang yang direformasikan, tetapi ia bukan bermaksud reformasi terhadap pemakaian keseluruhan Undang-undang Islam. Justru itu reformasi yang dilakukan itu lebih kepada mengambil prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang dipakai oleh mazhab-mazhab tertentu dan dirubah dalam bentuk akta sebagaimana yang diamalkan di negara-negara Barat.

Kandungan undang-undang yang terlibat dalam reformasi ini ialah undang-undang substantif dan regulatri. Contohnya peruntukan perceraian yang diberikan kepada suami disertakan dengan syarat-syarat perundangan tertentu, supaya tidak disalahgunakan kerana
perceraian yang diberikan kepada suami.

Selain itu ada juga berlaku reformasi ini dalam bidang sipil, umpamanya di Mesir di peringkat awal reformasinya telah meletakkan Undang-undang Islam sebagai salah satu daripada sumber undang-undangnya dalam bidang sipil kemudiannya telah dijadikan Syaricah itu sebagai undang-undang utama dalam tahun 1980. Tetapi dalam perlaksanaan kedudukannya masih tidak jelas.

Perubahan Undang-undang Sipil agak ketara di masa kebelakangan ini terutamanya dalam bidang muamalat keuangan seperti Mesir, Jordan, Saudi, Malaysia, Bahrain, Kuwait, Negara-Negara Emirat dan lain-lain. Didapati negara-negara Islam yang mewujudkan perbankan Islam telah membuat reformasi undang-undangnya dengan membuat peruntukan khas kepada undang-undang sipil yang sedia ada bagi membolehkan bank Islam diwujudkan di negara tersebut yang berasaskan “bebas faedah” di samping bank konvensionalnya masih beroperasi penuh sebagaimana biasa.

Dalam bidang jinayah juga ada berlaku proses reformasi ini umpamanya Malaysia telah menyeragamkan Undang-undang Jinayah Syari’ah dan Prosedur Syari’ahnya di semua negeri. Proses ini berlaku sejak tahun 1985 sehingga 1999. Dengan reformasi ini Undang-undang Jinayah Syari’ah yang ada peruntukan dalam Undang-undang Pentakbiran Majelis Agama Islam negeri-negeri sebelum ini dapat diseragamkan dan diperincikan sebahagian besarnya sekalipun perlaksanaannya berada dalam bidang kuasa negeri masing-masing.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Latar belakang munculnya pendidikan Islam di Indonesia akibat adanya desakan penjajah untuk membatasi gerakan keagamaan dalam bidang pendidikan, di samping itu juga munculnya gerakan pembaharuan pemikiran keagamaan dari tokoh Islam. Pendidikan Islam sesudah merdeka mendapat perhatian dari Pemerintah terbukti dari segi kualitas dan kuantitas pendidikan, dalam sarana penunjang keberhasilan pendidikan.

Perlaksanaan Undang-undang Islam adalah suatu tuntutan agama dan ia adalah sebagai satu ciri untuk kesempurnaan identiti negara Islam itu sendiri. Masyarakat Islam dalam sepanjang sejarahnya tidak pernah keluar daripada tuntutan melaksanakan syari’ah, kecuali jika ada keadaan-keadaan tertentu yang memaksa mereka supaya mengurangkan perlaksanaan syari’ah dalam bidang-bidang tertentu karena dipaksa oleh kuasa penjajah. Pengalaman sejarah hitam ini tidak sepatutnya dijadikan penghalang untuk kembali kepada perlaksanaan Undang-undang Islam secara lebih lengkap.

Sepatutnya, selepas negara Islam bebas daripada kuasa penjajah, langkah-langkah positif perlu diambil bagi mengembalikan semula Undang-undang Islam ke pangkuan umat. Untuk itu perlulah kepada penyediaan dan penggubalan undang-undang yang lengkap untuk mengambil alih undang-undang penjajah, dan membina pemahaman umat terhadap kepentingan Undang-undang Islam untuk kekuatan negara dan perpaduan umat, serta menyusun sistem pentakbiran kehakiman yang sesuai dengan keperluan undang-undang syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Maksum, 1999., Madrasah Sejarah dan Perkembangannya Cet I : Logos Wacana Ilmu, Jakarta.

Mughi, Syafiq A dan Hasan Bandung., 1994.  Pemikiran Islam Radikal Cet II., Bina Ilmu, Surabaya.

Noer, Delian., 1991., Gerakan Modern Islam di Indonesia., LP3ES., jakarta.

Shaleh, Abdulrahman., 1984., Penyelenggaraan Madrasah, Peraturan Perundangan. Dharma Bakti, Jakarta.